Hari ini saya belajar lagi, bahwa tugas Pendamping Desa bukan cuma soal ngitung RAB, tapi soal menjaga harapan warga di saat anggaran tak sejalan dengan rencana. Saatnya kita berhenti fokus pada 'apa yang kurang' (masalah) dan mulai melihat 'apa yang kita punya' (potensi).
Hari itu, suasana di kantor desa terasa sedikit lebih berat dari biasanya. Di atas meja, lembaran kertas revisi anggaran tersebar, diapit oleh gelas-gelas kopi yang sudah dingin. Kabar tentang penurunan pagu Dana Desa (DD) baru saja mendarat, dan efeknya terasa seperti petir di siang bolong bagi kami yang sedang menyusun rencana kerja.
Targetnya jelas, namun pahit: Pembangunan jalan usaha tani yang sudah lama diimpikan warga, terpaksa harus ditunda. Padahal, warga sudah mulai membersihkan lahan secara swadaya, berharap musim panen nanti motor pengangkut hasil bumi tak lagi terjebak lumpur.
Antara Angka dan Realita
Sebagai pendamping, saya melihat guratan kecewa di wajah Pak Kades dan beberapa tokoh masyarakat yang hadir. "Bagaimana saya menjelaskannya ke warga, Pak? Mereka sudah sangat berharap," keluh seorang kepala dusun dengan suara rendah.
Di sinilah peran kita diuji. Menjadi pendamping bukan hanya soal menghitung volume aspal atau semen dalam RAB, tapi juga mendampingi "mental" perangkat desa saat harus menyampaikan kabar yang tidak populer. Penurunan pagu anggaran bukan kesalahan mereka, tapi realitas kebijakan yang harus dikelola dengan komunikasi yang jujur.
Kejujuran sebagai Solusi Terakhir
Saya mencoba masuk ke tengah percakapan, bukan membawa solusi instan berupa uang, melainkan strategi komunikasi. "Kita tidak bisa memaksakan angka yang memang tidak ada, Pak," ujar saya pelan. "Tapi kita bisa menjaga kepercayaan warga dengan keterbukaan. Jangan ditutup-tupi, jangan diberi janji palsu. Sampaikan apa adanya bahwa ada penyesuaian anggaran."
Kami pun mulai menyusun rencana untuk menemui warga. Strateginya bukan lagi bicara teknis pembangunan, melainkan bicara tentang skala prioritas. Kami sepakat untuk menjaga kepercayaan (trust) antara pemerintah desa dan warganya, bahkan di saat-saat tersulit sekalipun. Kadang, membangun "pengertian" di hati masyarakat jauh lebih sulit—sekaligus jauh lebih penting—daripada sekadar membangun beton di atas tanah.
Bergeser ke Pemberdayaan Berbasis Potensi
Di tengah diskusi yang mulai mendingin itu, saya mencoba melempar sudut pandang baru. Selama ini kita terlalu sering terjebak dalam pola pikir "berbasis masalah"—kita sibuk mendaftar apa yang rusak, apa yang hilang, dan apa yang kurang. Akibatnya, ketika anggaran jalan (yang dianggap solusi masalah) itu hilang, kita merasa lumpuh seolah tidak ada lagi yang bisa dikerjakan untuk desa.
Padahal, jika kita sedikit menggeser lensa, desa ini memiliki modal yang jauh lebih besar daripada sekadar angka di APBDes. Saya mengajak perangkat desa melihat ke sekeliling: hamparan kebun yang subur, kelompok pemuda yang aktif, hingga komoditas lokal yang selama ini dijual mentah dengan harga murah. Inilah yang disebut pemberdayaan berbasis potensi. Kita tidak butuh semen untuk menggerakkan kreativitas warga, kita hanya butuh kemauan untuk mengelola apa yang sudah ada di tangan.
Membangun Manusia, Bukan Sekadar Beton
Akhirnya, kami sepakat bahwa pembangunan tidak boleh berhenti hanya karena betonnya batal dicor. Kita akan mulai fokus pada penguatan kapasitas kelompok warga. Dengan begitu, ketika suatu saat anggaran jalan itu kembali tersedia, warga kita sudah lebih berdaya secara ekonomi. Kita ingin membangun desa yang tangguh karena fondasi potensinya, bukan desa yang rapuh karena hanya bergantung pada pagu anggaran.

.jpeg)








Memberdayakan segala potensi yg ada, berfikir kritis melibatkan masyarakat dalam merencanakan strategi pembangunan desa yg manfaatnya dirasakan bersama. Semangat desa membangun untuk Indonesia
BalasHapusBetul Sekali upaya maksimal mengubah potensi agar menjadi aset untuk membangun Desa...
BalasHapus