TUGU TANPA RAGA; NESTAPA DESA DI HARI MERDESA...

 

15 Januari 2026  tepat 12 tahun sejak UU Desa dilahirkan, kita kembali merayakan "Hari Desa". Di kantor-kantor desa, umbul-umbul berkibar dan seremoni digelar. Namun, di balik riuhnya perayaan, ada sebuah tanya yang mengganjal di benak saya sebagai pendamping: Masihkah ada "Desa" di dalam desa kita? Ataukah kita sedang merayakan sebuah "Tugu Tanpa Raga"?

Istilah Merdesa—sebuah kondisi di mana desa berdaulat, bermartabat, dan mandiri—kini terasa kian jauh panggang dari api. Di tahun 2026 ini, kita melihat fisik desa kian memegah, namun jiwanya kian merapuh, diperparah dengan realita fiskal yang menyesakkan dada.

Paradoks Pembangunan dan Pemangkasan Anggaran

Sebagai pendamping, saya menyaksikan bagaimana satu dekade terakhir desa disulap menjadi serba beton. Namun, di tahun 2026 ini, langkah desa seolah dipasung. Penurunan pagu Dana Desa secara nasional—yang di beberapa daerah merosot hingga angka yang sangat signifikan karena dialihkan untuk program strategis pusat seperti Koperasi Desa Merah Putih.

Dana Desa yang semula diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi, kini banyak yang terserap untuk mencicil program titipan pusat. Akibatnya, Musyawarah Desa (Musdes) yang menjadi jantung demokrasi desa kini berubah menjadi ajang "pencoretan harapan". Rencana pembangunan jalan usaha tani, bantuan bedah rumah, hingga insentif guru PAUD dan Kader Posyandu terpaksa dipangkas habis. Kita sedang dipaksa membangun "Tugu" kemajuan semu, sementara "Raga" (kebutuhan dasar warga) dibiarkan merana.

Penjara Teknokrasi di Tengah Paceklik Dana

Ironisnya, di tengah turunnya anggaran, beban administrasi justru semakin berat. Kita terjebak dalam "Digitalisasi yang Membelenggu". Sebagai pendamping, waktu saya sering kali habis memastikan aplikasi pusat terisi dengan sempurna, sementara di lapangan, warga bertanya mengapa jembatan yang rusak tahun lalu tak kunjung diperbaiki.

Desa hari ini dipaksa menjadi entitas teknokratis yang patuh, tapi kehilangan kedaulatannya untuk membiayai mimpinya sendiri. Kepala Desa lebih takut pada kesalahan input data daripada takut pada warganya yang mengeluh karena program pemberdayaan dihapus akibat efisiensi. Kita terjebak dalam ketaatan administratif yang kaku, sementara makna kedaulatan desa perlahan luntur menjadi sekadar operator anggaran yang kian menipis.

Menuju Desa yang Kembali "Merdesa"

Kritik ini bukan untuk menebar pesimisme, melainkan sebuah refleksi konstruktif agar kita tidak tersesat dalam seremoni tahunan. Untuk mengembalikan raga ke dalam tugu tersebut, kita butuh keberanian:

1. Kembalikan Hakikat Dana Desa: Anggaran desa seharusnya tetap menjadi hak desa untuk mengelola potensi lokalnya, bukan instrumen yang "dikunci" untuk ambisi program pusat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan tiap-tiap dusun.
2. Redefinisi Peran Pendamping: Pendamping Desa harus berhenti menjadi "operator aplikasi" dan kembali menjadi penggerak swadaya. Di tengah minimnya dana, kita harus mampu menghidupkan kembali roh gotong royong yang sempat mati tertimbun proyek.
3. Kemandirian Ekonomi yang Akar Rumput: Hari Desa 2026 harus menjadi momentum evaluasi. Jika dana transfer pusat menurun, desa harus dipandu untuk menciptakan pendapatan asli desa (PADes) yang nyata, bukan sekadar unit usaha formalitas yang hidup segan mati tak mau.

Strategi Bertahan: Menghidupkan Akar di Tengah Musim Kering Anggaran

Menurunnya angka di buku tabungan desa bukanlah akhir dari segalanya, asalkan kita tidak ikut memiskinkan mentalitas warga. Di tengah himpitan fiskal tahun 2026, strategi pemberdayaan harus bergeser dari pola "pembangunan berbasis proyek" menuju "pembangunan berbasis aset dan kolaborasi": 

a. Pemberdayaan Berbasis Aset (Asset-Based Community Development): Kita harus berhenti menatap apa yang tidak kita miliki (dana pusat yang berkurang) dan mulai memetakan apa yang kita punya. Setiap desa memiliki aset tersembunyi; entah itu lahan tidur milik desa, kearifan lokal dalam bertani, atau pemuda kreatif yang melek teknologi. Pemberdayaan ke depan adalah tentang bagaimana mengonsolidasikan aset-aset ini menjadi kekuatan ekonomi tanpa harus selalu bergantung pada stimulan modal besar.

b.    Reaktivasi Modal Sosial (Gotong Royong 2.0): Jika dulu gotong royong luntur karena segala hal "diuangkan" oleh Dana Desa, maka masa paceklik ini adalah momentum untuk menghidupkannya kembali. Tugas kita sebagai pendamping adalah meyakinkan warga bahwa kesejahteraan bisa dibangun lewat kolektivitas. Misalnya, melalui pembentukan lumbung pangan desa atau kelompok usaha bersama yang berbasis bagi hasil, bukan sekadar bagi-bagi bantuan alat yang akhirnya mangkrak.

c.   Digitalisasi sebagai Jembatan Pasar, Bukan Beban Lapor: Di tengah minimnya dana fisik, kita harus mendorong desa memanfaatkan teknologi untuk memotong rantai distribusi produk unggulan desa. Strategi pemberdayaan tahun 2026 harus fokus pada literasi digital yang menghasilkan uang—seperti pemasaran hasil tani melalui platform desa—sehingga desa memiliki sumber pendapatan mandiri (PADes) yang tidak bisa "disunat" oleh kebijakan pusat di masa depan.

d.    Efisiensi Inovatif: Kita harus berani mengalihkan anggaran dari pembangunan fisik yang non-produktif (seperti renovasi pagar kantor desa yang masih layak) ke arah penguatan sumber daya manusia. Satu pelatihan keterampilan spesifik bagi kelompok perempuan atau pemuda tani akan jauh lebih berdampak jangka panjang dibandingkan membangun satu tugu seremonial yang hanya akan menjadi pajangan.

Hari Desa adalah tentang manusia, bukan tentang angka-angka di atas kertas yang dipaksa serba hijau. Desa yang merdesa adalah desa yang warganya berdaya, bukan desa yang hanya menerima sisa-sisa anggaran setelah dipotong berbagai kepentingan pusat.

Jangan biarkan desa kita di tahun 2026 hanya menjadi miniatur kota yang gersang. Mari kita tiupkan kembali ruh ke dalam tugu pembangunan ini dengan mengembalikan kedaulatan anggaran ke tangan rakyat desa. Karena tanpa kemandirian finansial dan kehangatan sosial, desa hanyalah seonggok beton yang menunggu waktu untuk runtuh.

Selamat Hari Desa 2026. Mari kembali berdesa dengan martabat.